Dilihat dari bentuknya, pengakuan dapat dibedakan menjadi:

Jelas, pengakuan ini diberikan kepada suatu negara (entah berupa pengakuan de facto maupun de jure).

Dalam hal ini dipisahkan antara pengakuan terhadap negara dan pengakuan terhadap pemerintahnya (yang berkuasa).  Hal ini biasanya terjadi jika corak pemerintahan yang lama dan yang baru sangaat kontras perbedaannya.

Pengakuan ini mirip dengan pengakuan sebagai pemberontak. Namun, sifat pengakuan ini lebih kuat daripada pengakuan sebagai pemberontak. Pengakuan ini diberikan bilamana pemberontak itu telah demikian kuatnya sehingga seolah-olah ada dua pemerintahan yang sedang bertarung.  Konsekuensi dari pemberian pengakuan ini, antara lain, beligeren dapat memasuki pelabuhan negara yang mengakui, dapat mengadakan pinjaman, dll. 

Bentuk pengakuan ini bermula dari peristiwa penyerbuan Jepang ke Cina. Peristiwanya terjadi pada tahun 1931 di mana Jepang menyerbu Manchuria, salah satu provinsi Cina, dan mendirikan negara boneka di sana (Manchukuo). Padahal Jepang adalah salah satu negara penandatangan Perjanjian Perdamaian Paris 1928 (juga dikenal sebagai Kellogg-Briand Pact atau Paris Pact), sebuah perjanjian pengakhiran perang.  Dalam perjanjian itu terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa negara-negara penanda tangan sepakat untuk menolak penggunaan perang sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Dengan demikian maka penyerbuan Jepang itu jelas bertentangan dengan perjanjian yang ikut ditandatanganinya. Oleh karena itulah, penyerbuan Jepang ke Manchuria itu diprotes keras oleh Amerika Serikat melalui menteri luar negerinya, Stimson, yang menyatakan bahwa Amerika Serikat “tidak mengakui hak-hak teritorial dan situasi internasional baru” yang ditimbulkan oleh penyerbuan itu.  Inilah sebabnya pengakuan ini juga dikenal sebagai Stimson’s Doctrine of Non-Recognition.

Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiatmeninggal dunia.

Wasiat berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Wasiat disebut pemberian dari hasil bersih karena yang pertama dibayarkan adalah hutang.

Wasiat juga biasa diberi syarat asalkan tidak bertentangan dengan syariat islam.

Rukun wasiat ialah hijab. Syarat orang berhijab harus cakap (aqil dan baliq)

Syarat bagi penerima wasiat ialah bukan dari ahli waris yang pemberi wasiat, ada pada saat itu. Pemberian wasiat kepada ahli waris dibolehkan asal seluruh ahli waris setuju.

Syarat bagi harta yang diwasiatkan merupakan hak dari pewaris. Selain itu harta yang diwarisakan hanya boleh ⅓ dari harta. Pemberian seluruh harta dibolehkan asalkan tidak ada ahli waris.

Penarikan wasiat dapat dilakukan dengan cara yang sama pada saat pemberian wasiat. Misalkan wasiat diberikan secara lisan dapat ditarik sacara lisan pula. Ataupun wasiat yang diberikan secara tertulis dapat ditarik juga secara tertulis. 

Dalam wasiat dikenal pula konsep wasiat wajibah. 

Wasiat wajibah diberikan kepada cucu-cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu. Mereka diberi wasiat wajibah sebesar bagian orang tuanya tapi tidak boleh melebihi ⅓ dari harta.

Berdasarkan kompilasi hukum islam, yang menerima wasiat wajibah juga anak angkat atau orang tua angkat.

Perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pihak yang pemberi waqaf disebut waqif, sedangkan pihak yang yang diberi waqaf disebut nasir

Memanfaatkan harta waqaf/benda waqaf sesuai dengan fungsinya yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda waqaf untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum

Waqaf dengan wasiat:

Piagam Madinah (Bahasa Arab: صحیفة المدینه, shahifatul madinah) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib (kemudian bernama Madinah) di tahun 622. Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut ummah.

Ketetapan-ketetapan perjanjian tersebut oleh para ahli hukum dibuat menjadi 47 pasal yang terangkum dalam Pembukaan, Pembentukan Umat, Hak Asasi Manusia, Persatuan Seagama, Persatuan Segenap Warga Negara, Golongan Minoritas, Tugas Warga Negara, Pertahanan Negara, Pimpinan Negara, Politik Perdamaian, dan Penutup.

1. Prof. Edmund Mezger

Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. 

2. Prof. WPJ. Pompe (Ibid., hal. 5)

Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menetukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

3. Prof. Simons

 

 Hukum Pidana adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

Sementara Simon (Ibid, hal. 145) mengemukakan bahwa : “strafbaarfeit adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu.”

     










Pengklasifikasian sistem hukum Indonesia terdiri atas :