Iccankcorank

Tahun 2013 Telah berlalu dan kini memasuki tahun 2014. Di Indonesia, tahun 2014 merupakan “tahun politik” karena pemimpin negara akan dipilih pada tahun tersebut. Tentunya secara prosedural harus melalui partai poltik. Nah, bagaimana dengan partai politik sendiri yang cenderung melahirkan dinasti politik di daerah-daerah. oleh karena itu perlu kiranya mengulas sedikit mengenai dinasti politik yang terjadi di Indonesia

Dinasti politik sebenarnya tidak dilarang dan dapat menjadi hal yang lumrah dan dapat diterima jika generasi kepemimpinan politiknya dilakukan secara terbuka, jujur dan prosedural. Bahkan di Negara-negara yang demokrasinya yang sudah mapan pun, dinasti politik dapat ditemukan. Seperti kita kenal di Amerika serikat dengan dinasti Kennedy, Bush dan Clintonnya, di Pakistan dengan dinasti Bhutto, di india dengan dinasti Ghandi

Namun di Indonesia, pembangunan dinasti politik jauh dari nilai itu. Hal ini dapat terlihat dinasti politik di Indonesia semata-mata karena sejumlah elit politik kita terkena post power syndrome. Yakni hasrat untuk terus berkuasa. Setidaknya, meski tidak lagi menjabat, para elit poltik tersebut dapat terus mengendalikan permainan di kancah perpolitikan. Tetap menguasai penguasa.

Sehingga para elit dan aktor politik, baik di tingkat nasional maupun local berlomba-lomba menyulap keturunan ataupun kerabatnya sebagai pemeran penting di kancah perpolitikan. Agar kekuasaan yang selama ini melingkupinya dapat terus dilanggengkan. Mendagri pun melansir ada 57 kepala daerah yang melakukan politik dinasti

Elit-elit politik ini terkesan membajak demokrasi belum lagi di sisi lain partai politik yang bermasalah dimana proses rekruitmen yang tidak berjalan dan pengkaderan partai yang tidak maksimal, penguatan institusionalisasi politik kepartaian terhambat karena peluang kader-kader terbaik partai diambil alih para kerabat yang baik dari segi kuantitas kaderisasi maupun kualitas sebenarnya belum memenuhi syarat.

Jadi partai politik harus merubah mindset dalam hal pencarian, perekrutan dan pengkaderan yang harus dimulai dari bawah yang kepemimpinannya sudah teruji d basis. Tidak bisa lagi dengan cara-cara instan seperti merekrut public figure semacam artis atau pengamat. Menjadi hal yang tidak mustahil partai tidak lagi diisi dan dikuasai oleh orang-orang tertentu yang hanya mengandalkan koneksiitas, popularitas, dan modal.

Bagaimanapun keberadaan partai politik merupakan salah satu pilar dalam system demokrasi yang kita anut bahkan menyusun dnmenentukan arah kebijakan Negara. Jabatan pemerintahan apa yang tidak diproses secara politik , mau jadi ketua MK, MA, KY, KPK, Gubernur BI, maupun institusi pemerintahan lainnya harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dulu di DPR.

Belum lagi sistem feodal yang masih kental ditatanan masyarakat kita. Menganggap orang-orang tertentu dalam tatanan masyarakat sebagai figure yang harus disembah. Akibatnya para pemegang kekuasaan terlena kekuasaan yang dimilikinya dan menganggap sebagai hak istimewanya. Sehingga tidak merasa bersalah ketika memberi keistimewaan kepada sanak keluarganya, karena menganggap dirinya sebagai raja.

Melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat misalnya, tidak pernah jabatan publik berganti langsung dari suami ke istri atau dari kakak ke adik maupun ayak ke anak. Terdapat selang waktu dan melalui proses yang transparan dan akuntabel. Meritokrasi yakni bentuk system politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan. Nama keluargapun bukan menjadi sebab seseorang menjabat jabatan. Dinasti politik di Amerika Serikat pada awalnya lahir dan terbentuk dari suatu wilayah negera baian tertentu. Di Asia dinasti politik bahkan di make up serapi mungkin seakan-akan demokrasi berperan penting di dalamnnya. Di Indonesia dan Malaysia seringkali berorientasi pada tokoh tertentu. Terkadang karena garis keturunan tertentu, secara kasarnya parpol dan ahli di dalamnya hanya menjual darah kepemimpinan seorang tokoh tertentu yang mengalir di dalam tubuhnya.

Dampak politik dinastipun dapat terlihat dimana menyumbat demokrasi dan bahkan menumbuh suburkan KKN. Dimana hanya menjadi kerajaan bisnis local si penguasa dan membuka ruang yang sangat lebar praktik pendistribusian kekuasaan di antara anggota keluarga sedarah. Politik dinasti juga melanggengkan akses terhadap kekuasaan politik dan ekonomi di tangan satu keluarga tertentu.

Politik dinasti dapat mengabaikan prinsip pemilihan umum yang fair. Dimana para kerabat yang menggantikan posisi incumbent sudah pasti mengambil manfaat, sekurang-kurangnya popularitas. Dan yang paling berbahaya jika otoritas dan fasilitas incumbent disalahgunakan untuk memenangkan para kerabat.

Langganan: Postingan ( Atom )

featured Slider

Pengecut

Dinasti Politik

Pemimpin

Profil

Arsip Blog

Instagram